Kenaikan Iuran BPJS Tidak Bisa Dihindari, Berikut Penjelasan Menteri Kesehatan

Jakarta – Iuran BPJS Naik dinilai menjadi kebutuhan yang tak terelakkan untuk menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, penyesuaian iuran idealnya dilakukan setiap lima tahun seiring tekanan inflasi dan perluasan manfaat layanan kesehatan yang terus berjalan.

Pernyataan itu disampaikan Budi Gunadi Sadikin saat berada di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026). Ia mengungkapkan bahwa secara tahunan BPJS Kesehatan masih menghadapi tekanan keuangan signifikan. “BPJS itu udah negatifnya (defisit, red) setahunnya Rp 20-an triliun, udah hampir Rp 20 triliun,” kata Budi, sebagaimana dikutip dari laporan detik.

Ia menilai, Iuran BPJS Naik tidak bisa dihindari karena adanya dua faktor utama yang terus bergerak. “Jadi memang tidak mungkin tarif BPJS itu tidak disesuaikan setiap 5 tahun, kenapa? Karena inflasi ada, kedua layanannya makin diperluas oleh pemerintah,” ujarnya.

Menurut Budi, penyesuaian iuran diperlukan agar peserta JKN tetap memperoleh layanan dan alat kesehatan yang memadai di fasilitas kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek teknis dan dinamika kebijakan publik. “Dan perkembangan dinamika antara realita teknis dan politis ini mesti kami jaga agar jangan sampai kemudian teknisnya jangan sampai rusak,” katanya.

Paparan data yang disampaikan menunjukkan persoalan defisit telah membayangi BPJS Kesehatan sejak awal operasional. Pada 2014, pendapatan iuran tercatat Rp 40,7 triliun, sementara beban JKN mencapai Rp 42,7 triliun. Kondisi berlanjut pada 2015 dengan pendapatan Rp 52,8 triliun dan beban Rp 57,1 triliun.

Tahun 2016 sempat mencatat keseimbangan dengan pendapatan Rp 67,4 triliun dan beban Rp 67,3 triliun. Namun pada 2017, beban kembali melonjak menjadi Rp 84,4 triliun dibanding pendapatan Rp 74,3 triliun. Selisih juga terjadi pada 2018 dengan pendapatan Rp 85,4 triliun dan beban Rp 94,3 triliun, sebelum mencatat surplus pada 2019 ketika pendapatan Rp 111,8 triliun melampaui beban Rp 108,5 triliun.

Di luar data keuangan, BPJS Kesehatan memiliki mandat besar yang tertuang dalam visi menjadi badan penyelenggara jaminan kesehatan yang dinamis, akuntabel, dan tepercaya, dengan layanan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Misi tersebut dijalankan melalui peningkatan layanan berbasis teknologi, pengelolaan dana yang seimbang, serta penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Secara historis, BPJS Kesehatan resmi beroperasi pada 1 Januari 2014 sebagai pelaksana Program JKN. Landasan hukumnya berasal dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Transformasi ini menandai perubahan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan.

Namun, gagasan jaminan kesehatan nasional telah muncul jauh sebelumnya. Sejak masa kolonial hingga awal kemerdekaan, upaya perlindungan kesehatan difokuskan pada pegawai negeri sipil. Pada 1968, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) sebagai cikal bakal sistem jaminan kesehatan yang lebih terstruktur.

Perjalanan berlanjut ketika BPDPK bertransformasi menjadi Perum Husada Bhakti (PHB) pada 1984, lalu menjadi PT Askes (Persero) pada 1992. Berbagai reformasi diterapkan, termasuk konsep managed care, sistem kapitasi di puskesmas, paket layanan rumah sakit, hingga Daftar Plafon Harga Obat yang kemudian berkembang menjadi Formularium Nasional.

Menjelang transformasi menjadi BPJS Kesehatan, cakupan kepesertaan PT Askes (Persero) telah mencapai lebih dari 76 juta jiwa dengan manfaat yang semakin luas, termasuk penjaminan penyakit katastropik. Semua proses tersebut menjadi fondasi pelaksanaan JKN secara nasional sejak 2014.

Dengan beban pembiayaan yang terus meningkat dan cakupan layanan yang makin luas, pemerintah menilai Iuran BPJS Naik merupakan bagian dari strategi menjaga kesinambungan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.